SILABUS
Mata Kuliah : Ekonomi Pertanian
Kode Mata Kuliah : EKE 407
Semester : IV Reguler dan II Swadana transfer
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Dosen : Drs. S u t o m o, MS
Dr. Yunastiti Purwaningsih, MP
DESKRIPSI MATA KULIAH
Ekonomi pertanian bisa ditinjau dari dua sudut pandang : (i) ilmu ekonomi pertanian sebagai cabang dari ilmu ekonomi, dan (ii) ilmu ekonomi pertanian sebagai cabang dari ilmu pertanian. Inti dari mata kuliah ini mempelajari bagaimana manusia memilih dan menggunakan pengetahuan teknis dan sumber daya produktif yang langka (tanah, tenaga kerja, modal) untuk menghasilkan produk-produk pertanian dan mendistribusikannya guna memenuhi keubutuhan konsumsi masyarakat secara terus menerus. Aplikasi ilmu ekonomi di sektor pertanian dalam kompleksitas perekonomian pasar, melibatkan beragam aktivitas, baik di tingkat mikro ekonomi maupun makro ekonomi.
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep ekonomi yang digunakan untuk analisis ekonomi pertanian. Pokok bahasan meliputi: (1) problem ekonomi utama dalam pertanian, (2) fungsi produksi, (3) hubungan input-output, (4) hubungan input-input, (5) hubungan ouput-output, (6) hubungan biaya-output, (7) fungsi produksi Cobb-Douglas, (8) fungsi keuntungan, dan (9) usaha tani (pengantar, biaya dan pendapatan usaha tani). Topik bahasan ditambah dengan ketahanan pangan dan permintaan pangan.
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberi bekal kompetensi utama kepada mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi sebagai sarjana dalam bidang ekonomi pembangunan. Bekal kompetensi tambahan mata kuliah ini adalah penguasaan konsep dasar ekonomi pertanian yang dapat diterapkan dalam penelitian di bidang pertanian (tingkat mikro ekonomi maupun makro ekonomi), serta dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa bidang pertanian dari sudut pandang ekonomi.
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mempunyai kompetensi sebagai berikut :
1. Penguasaan Ilmu dan Ketrampilan [Materi] (Elemen Kompetensi b):
• Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan : (1) problem ekonomi utama dalam pertanian, (2) fungsi produksi, (3) hubungan input-output, (4) hubungan input-input, (5) hubungan ouput-output, (6) hubungan biaya-output, (7) fungsi produksi Cobb-Douglas, (8) fungsi keuntungan, dan (9) usaha tani (pengantar, biaya dan pendapatan usaha tani), serta ketahanan dan permintaan pangan.
• Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan cara penelitian di bidang ekonomi pertanian dan analisis sesuai dengan materi kajian.
• Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peristiwa-peristiwa bidang pertanian dari sudut pandang ekonomi.
2. Kemampuan Berkarya (Elemen Kompetensi c):
Mahasiswa menguasai konsep dasar ekonomi pertanian dan ketrampilan dalam bidang ekonomi pertanian, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah, serta memiliki potensi untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tentang ekonomi pertanian dalam perekonomian.
3. Sikap dan Perilaku (Elemen Kompetensi d):
Mahasiswa mampu:
• mengembangkan diri yaitu mampu mengikuti perkembangan ekonomi pertanian dan masalah aktual yang berkembang.
• mengkomunikasikan penguasaaan pengetahuan dan ketrampilan serta analisis atas permasalahan ekonomi pertanian yang telah dilakukan., baik lisan maupun tulisan secara akademik
• bekerja dalam tim dengan baik.
4. Landasan Kepribadian (Elemen Kompetensi a) dan Pemahaman Kaidah Bermasyarakat [Etika] (Elemen Kompetensi e):
Mahasiswa mampu menempuh perkuliahan dengan menjaga etika akademik.
METODA PEMBELAJARAN
Dalam perkuliahan ini digunakan beberapa metoda pembelajaran sebagai berikut:
• Ceramah di kelas
• Kuliah di lapangan dan studi perpustakaan
• Diskusi kelompok untuk membahas kasus/masalah
• Presentasi dan diskusi kelompok atas kasus/masalah
• Presentasi dan diskusi makalah individual
Masing-masing metoda digunakan sesuai dengan kebutuhan.
PENILAIAN
Penilaian terhadap prestasi mahasiswa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
• Kuis &/ ujian tulis
• Pengamatan dan tanya jawab dalam diskusi kelompok
• Pengamatan dan tanya jawab dalam presentasi dan diskusi
• Evaluasi terhadap tugas tertulis (makalah dan tugas-tugas tertulis lainnya)
Nilai final merupakan nilai rata-rata tertimbang
Buku utama :
Yunastiti Purwaningsih. 2009. Modul Ekonomi Pertanian FE UNS.
Halcrow, Harold G. 2001. Economics of Agriculture. McGraw-Hill International Book Company.
Moehar Daniel. 2002. Pengantar Ekonomi Pertanian. PT Bumi Aksara. Jakarta.
Rita Hanafi. 2010. Pengantar Ekonomi Pertanian. Penerbit Andi. Yogyakarta
Soekartawi, dkk. 2006. Ilmu Usahatani dan Penelitian Petani Kecil. UI Press. Jakarta.
Soekartawi. 1995. Analisis Usahatani. UI Press. Jakarta.
Jurnal- Jurnal Ekonomi dan produksi Pertanian
Buku dan Bacaan Penunjang :
Kay, Ronald D. 1991. Farm Management. McGraw-Hill, Inc.
Publikasi ilmiah melalui media cetak seperti buletin, koran maupun situs internet
Catatan : Pada perkuliahan ke 4 dan ke 8 dan 13 mengundang dosen tamu sebagai pengayaan kajian studi dari Praktisi maupun Konsultan atau dosen luar FE UNS.
Selasa, Januari 18, 2011
Rabu, September 22, 2010
UMK 2011 Antara Harapan dan Kenyataan
Sejak bulan Agustus hingga akhir September 2010 telah banyak opini yang bekembang baik di tingkat Subosukowonosaten, Jawa Tengah maupun Popinsi lain se Indonesia untuk analisis tentang usulan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK)2011 yang akan berlaku mulai Januari yang akan datang.Menarik memang untuk dikaji, faktor penentu apa yang dipakai untuk perhingan UMK tersebut. Kalangan pekerja misalnya selalu berpedoman pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)hasil survei bulan Januari-Agustus 2010, atau ada juga yang menggunakan prediksi KHL hingga Desember 2010. Ada pula yang beralasan karena naiknya biaya hidup pekerja sebagai dampak dari kebijakan dibidang ekonomi maupun kebijakan lain dari pemerintah, temasuk pula para pewakilan pengusahapun juga merujuk pada kebijakan tarif dasar listik (TDL) misalnya disebut sebagai kenaikan ongkos produksi yang pada akhirnya akan membebani total ongkos perusahaan.Walaupun secara normatif, penentuan usulan UMK perlu mendasarkan pada pertimbangan : laju pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, pasar kerja daerah, tingkat pertumbuhan produktivitas pekerja, upah didaerah sekitar, usaha marginal maupun besarnya KHL itu sendiri.
Dari sisi pekerja, upah khususnya UMK merupakan harapan agar dapat dipakai untuk hidup layak pada ukuran primer, hingga sekunder dan tersier? Walaupun kenyataannya boleh jadi belum sepenuhnya tercapai, bahkan tidak akan tercapai.Namun demikian, bagi para pengusaha, sedikitpun kenaikan UMK barangkali juga akan mempunyai multiplier efek terhadap eksistensi keberlanjutan usahanya. Maka, semakin santernya opini yang mengarah pada 100% KHL besarnya UMK 2011, juga akan menjadi pekerjaan rumah bagi para pengusaha.
Dilain pihak, sebenarnya rendah atau tingginya UMK, sebenarnya tidak menjadi masalah ditataran pelaksanaan.Banyak bukti bahwa para pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahunpun dibayar dengan upah kurang dari UMK juga tidak apa, karena perjanjian bersama bipartite baik-baik saja, semuanya sudah sepakat, tidak memasalahkan besarnya upah, usaha jalan terus, upah dibayar tepat waktu, urusan selesai. Walaupun Undang2 Ketenagakerjaan sebenarnya tidak membenarkan paktek itu. Tetapi karena situasi pasar kerja diseluruh wilayah Indonesia sangat rigid, ketat, kelebihan penawaran dan tidak merata, maka akan berdampak pada situasi itu. Oleh karena itu, UMK sebagai harapan dan kenyataan, sebenarnya terpulang kepada negosiasi yang sempurna antara perwakilan pengusaha dan perwakilan pekerja dalam musyawarah, mufakat dan sidang di Dewan Pengupahan Daerah. Pemerintah sebagai regulator, dan akademisi sebagai kontributor masukan bisa netral dalam aktifitasnya untuk kepentingan bersama.
Dari sisi pekerja, upah khususnya UMK merupakan harapan agar dapat dipakai untuk hidup layak pada ukuran primer, hingga sekunder dan tersier? Walaupun kenyataannya boleh jadi belum sepenuhnya tercapai, bahkan tidak akan tercapai.Namun demikian, bagi para pengusaha, sedikitpun kenaikan UMK barangkali juga akan mempunyai multiplier efek terhadap eksistensi keberlanjutan usahanya. Maka, semakin santernya opini yang mengarah pada 100% KHL besarnya UMK 2011, juga akan menjadi pekerjaan rumah bagi para pengusaha.
Dilain pihak, sebenarnya rendah atau tingginya UMK, sebenarnya tidak menjadi masalah ditataran pelaksanaan.Banyak bukti bahwa para pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahunpun dibayar dengan upah kurang dari UMK juga tidak apa, karena perjanjian bersama bipartite baik-baik saja, semuanya sudah sepakat, tidak memasalahkan besarnya upah, usaha jalan terus, upah dibayar tepat waktu, urusan selesai. Walaupun Undang2 Ketenagakerjaan sebenarnya tidak membenarkan paktek itu. Tetapi karena situasi pasar kerja diseluruh wilayah Indonesia sangat rigid, ketat, kelebihan penawaran dan tidak merata, maka akan berdampak pada situasi itu. Oleh karena itu, UMK sebagai harapan dan kenyataan, sebenarnya terpulang kepada negosiasi yang sempurna antara perwakilan pengusaha dan perwakilan pekerja dalam musyawarah, mufakat dan sidang di Dewan Pengupahan Daerah. Pemerintah sebagai regulator, dan akademisi sebagai kontributor masukan bisa netral dalam aktifitasnya untuk kepentingan bersama.
Minggu, Oktober 04, 2009
Permintaan tenaga kerja
Sebagai penerapan materi permintaan tenaga kerja yang menggunakan pendekatan koefisien elastisitas kesempatan kerja sebagai basis prediksi permintaan tenaga kerja dari tahun dasar ke tahun berikutnya, sering dipergunakan cara atau metode elastisitas (employment elasticity). Caranya, para perencana terlebih dulu mempersiapkan :
1. Data Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto runtun waktu terdiri dari sembilan sektor lapangan kegiatan ekonomi (PDB/PDRB atas dasar harga konstan).
2. Data Jumlah kesempatan kerja persektor lapangan kegiatan ekonomi runtun waktu yang sama dengan data PDB/PDRB.
3. Hitung koefisien elastisitas kesempatan kerja per sektor dan total (lihat modul ESDM).
4. Tentukan skenario : moderat, optimis maupun pesimis berdasarkan argumentasi ilmiah berdasarkan kecenderungan data daerah dan kemungkinan perkembangannya.
5. Hitung permintaan tenaga kerja persektor maupun total berdasarkan rumus pertumbuhan geometris maupun eksponensial.
6. Berikan kesimpulan dari hasil prediksi tersebut.
Cara lain untuk memprediksi permintaan tenaga kerja, dapat pula digunakan Simple-E model yang programnya sekarang bisa dicopy di Pusikom maupun pengajar ESDM pada umumnya, disamping prediksi sesuai uraian pada modul ESDM bisa dipakai dan dicoba untuk menghitung permintaan tenaga kerja sebagai derivasi pertumbuhan output pada suatu industri maupun skala nasional. Hasil analisi tersebut dapat dipakai sebagai referensi kebijakan ketenagakerjaan. Selamat mencoba !
Berikutnya, dengan data PDB/PDRB (atas dasar harga berlaku) dan jumlah kesempatan kerja persektor kegiatan ekonomi, mahasiswa dapat menganalisis peta tipologi wilayah berdasarkan kontribusi dibandingkan dengan tingkat nasional. Panduan tentang penentuan tipologi wilayah dapat diakses melalui kuliah ESDM maupun Pusikom FE UNS. Dengan ditentukannya tipologi wilayah, maka dapat direncanakan penerncanaan investasi maupun perencanaan tenaga kerja berdasarkan sektor dominan yang ada di wilayah tersebut. Selamat mencoba !
1. Data Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto runtun waktu terdiri dari sembilan sektor lapangan kegiatan ekonomi (PDB/PDRB atas dasar harga konstan).
2. Data Jumlah kesempatan kerja persektor lapangan kegiatan ekonomi runtun waktu yang sama dengan data PDB/PDRB.
3. Hitung koefisien elastisitas kesempatan kerja per sektor dan total (lihat modul ESDM).
4. Tentukan skenario : moderat, optimis maupun pesimis berdasarkan argumentasi ilmiah berdasarkan kecenderungan data daerah dan kemungkinan perkembangannya.
5. Hitung permintaan tenaga kerja persektor maupun total berdasarkan rumus pertumbuhan geometris maupun eksponensial.
6. Berikan kesimpulan dari hasil prediksi tersebut.
Cara lain untuk memprediksi permintaan tenaga kerja, dapat pula digunakan Simple-E model yang programnya sekarang bisa dicopy di Pusikom maupun pengajar ESDM pada umumnya, disamping prediksi sesuai uraian pada modul ESDM bisa dipakai dan dicoba untuk menghitung permintaan tenaga kerja sebagai derivasi pertumbuhan output pada suatu industri maupun skala nasional. Hasil analisi tersebut dapat dipakai sebagai referensi kebijakan ketenagakerjaan. Selamat mencoba !
Berikutnya, dengan data PDB/PDRB (atas dasar harga berlaku) dan jumlah kesempatan kerja persektor kegiatan ekonomi, mahasiswa dapat menganalisis peta tipologi wilayah berdasarkan kontribusi dibandingkan dengan tingkat nasional. Panduan tentang penentuan tipologi wilayah dapat diakses melalui kuliah ESDM maupun Pusikom FE UNS. Dengan ditentukannya tipologi wilayah, maka dapat direncanakan penerncanaan investasi maupun perencanaan tenaga kerja berdasarkan sektor dominan yang ada di wilayah tersebut. Selamat mencoba !
Selasa, September 08, 2009
Usulan UMK Tahun 2010 Kabupaten Karanganyar
Sebagai tindak lanjut koordinasi terhadap usulan UMK 2010 Kabupaten Karanganyar dan mencermati angka-angka prediksi BPS Karanganyar dalam berita acara No. BA. 1.4/2009 ada beberapa hal yang perlu saya sarankan dalam sidang DPD tanggal 5 September 2009 di Disosnakertrans.
1.Diperlukan referensi hasil perhitungan KHL daerah sekitar, karena KHL dijadikan salah satu pertimbangan dalam membuat usulan, misalnya Solo, Sragen dan Sukoharjo.
Rata-rata KHL Jawa Tengah saat ini sekitar Rp 793.694,-, Jatim Rp 706.698,-, Jabar Rp 731.680,- ( Ditjen PHI dan Jamsostek, Depnakertrans 2009)
2.Rumus perhitungan dengan menggunakan trend maupun persamaan regresi berganda seperti halnya yang pernah dilakukan oleh DPD Propinsi Jateng, hendaknya dipakai sebagai referensi saja. Karena belum ada model rumusan baku tentang perhitungan UMK.
3.Ke depan, Dinsosnakertrans Karanganyar perlu membuat penelitian sebagai evaluasi terhadap kemampuan tepat bayar bagi perusahaan se kabupaten ini pada saat UMK diberlakukan. Kegiatan ini untuk mengetahui posisi riil sebenarnya apakah semua perusahaan tepat waktu untuk membayarkan UMK baru itu, atau penundaan bahkan tidak membayar sebesar UMK tersebut. Atau juga bisa mengevaluasi yang telah berjalan, misalnya antara tahun 2005-2009 berapa persen perusahaan/industri di wilayah ini yang tepat waktu tanpa penundaan membayar UMK itu.
4.Sebagai pertimbangan umum, hendaknya tetap mereferensi pada : inflasi daerah, pertumbuhan UMK yang lalu, pertumbuhan PDRB 2008, pertumbuhan KHL, produktivitas ekonomi, dan tingginya tingkat pengangguran di Kab. Karanganyar. Oleh karena itu, prediksi BPS dengan menggunakan formula rata-rata tiga pertumbuhan variabel ekonomi ketenagakerjaan tersebut barangkali lebih realistis yaitu UMK 2010 = UMK 2009 (1 + r rerata gabungan).
5.Sedapat mungkin angka usulan UMK 2010 merupakan hasil perundingan antara pengusaha dan pekerja secara final, karena merekalah yang lebih mengetahui situasi eksistensi perusahaan dan kesejahteraan pekerja masing-masing.
6.Atau, pilihan sesuai pengarahan Ketua DPD Propinsi Jateng dalam pertemuan dengan para akademisi, BPS dan Pemerintah pada waktu lalu tentang pentahapan pencapaian KHL sesuai makna dan filosofi Permenaker No 17 tahun 2005 tentang KHL perlu direspon.
7. Dalam sidang tanggal 5 September 2009 sebenarnya telah terjadi pengerucutan usulan dari Apindo sebesar Rp 747.000,- dan Serikat Pekerja Rp 775.000,- per bulan. Waktu sidang pleno mungkin akan bisa menetapkan kesamaan usulan, lontaran angka Rp 760.000 ribu rupiah per bulan belum mendapatkan tanggapan pasti dari sidang, tetapi melihat besaran angka tersebut dan kemungkinan naik turun di sekitar angka itu, bukan tidak mungkin telah mendekati realistis.
1.Diperlukan referensi hasil perhitungan KHL daerah sekitar, karena KHL dijadikan salah satu pertimbangan dalam membuat usulan, misalnya Solo, Sragen dan Sukoharjo.
Rata-rata KHL Jawa Tengah saat ini sekitar Rp 793.694,-, Jatim Rp 706.698,-, Jabar Rp 731.680,- ( Ditjen PHI dan Jamsostek, Depnakertrans 2009)
2.Rumus perhitungan dengan menggunakan trend maupun persamaan regresi berganda seperti halnya yang pernah dilakukan oleh DPD Propinsi Jateng, hendaknya dipakai sebagai referensi saja. Karena belum ada model rumusan baku tentang perhitungan UMK.
3.Ke depan, Dinsosnakertrans Karanganyar perlu membuat penelitian sebagai evaluasi terhadap kemampuan tepat bayar bagi perusahaan se kabupaten ini pada saat UMK diberlakukan. Kegiatan ini untuk mengetahui posisi riil sebenarnya apakah semua perusahaan tepat waktu untuk membayarkan UMK baru itu, atau penundaan bahkan tidak membayar sebesar UMK tersebut. Atau juga bisa mengevaluasi yang telah berjalan, misalnya antara tahun 2005-2009 berapa persen perusahaan/industri di wilayah ini yang tepat waktu tanpa penundaan membayar UMK itu.
4.Sebagai pertimbangan umum, hendaknya tetap mereferensi pada : inflasi daerah, pertumbuhan UMK yang lalu, pertumbuhan PDRB 2008, pertumbuhan KHL, produktivitas ekonomi, dan tingginya tingkat pengangguran di Kab. Karanganyar. Oleh karena itu, prediksi BPS dengan menggunakan formula rata-rata tiga pertumbuhan variabel ekonomi ketenagakerjaan tersebut barangkali lebih realistis yaitu UMK 2010 = UMK 2009 (1 + r rerata gabungan).
5.Sedapat mungkin angka usulan UMK 2010 merupakan hasil perundingan antara pengusaha dan pekerja secara final, karena merekalah yang lebih mengetahui situasi eksistensi perusahaan dan kesejahteraan pekerja masing-masing.
6.Atau, pilihan sesuai pengarahan Ketua DPD Propinsi Jateng dalam pertemuan dengan para akademisi, BPS dan Pemerintah pada waktu lalu tentang pentahapan pencapaian KHL sesuai makna dan filosofi Permenaker No 17 tahun 2005 tentang KHL perlu direspon.
7. Dalam sidang tanggal 5 September 2009 sebenarnya telah terjadi pengerucutan usulan dari Apindo sebesar Rp 747.000,- dan Serikat Pekerja Rp 775.000,- per bulan. Waktu sidang pleno mungkin akan bisa menetapkan kesamaan usulan, lontaran angka Rp 760.000 ribu rupiah per bulan belum mendapatkan tanggapan pasti dari sidang, tetapi melihat besaran angka tersebut dan kemungkinan naik turun di sekitar angka itu, bukan tidak mungkin telah mendekati realistis.
Langganan:
Postingan (Atom)